undang undang nomor 6 tentang desa. Melalui UU Desa terbaru melahirkan berbagai perubahan dari berbagai aspek juga. undang undang nomor 6 tentang desa

Putusan Nomor 6/PUU-Vl/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan d. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desa atau di sebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk. Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Baca juga : Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa Sebagai Bagian Dari Perangkat. Yulia Risa, Engrina Fauzi, Jelisye Putri C. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , secara jelas telah menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang memiliki kewenangan tertentu. Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Pemerintah Daerah yang di dalamnya juga mengatur tentang desa, yakni Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37,. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 116 ayat (4) menyatakan bahwa paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset desa. Lombok Timur Prov. id. 08 Mei 2018 Tanggal. Desa adalah desa dan desa adat atau. Mengingat terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini penjelasan mengenai desa dipersingkat dengan hanya menambahkan bahwa pendanaan segala urusan kepada desa menjadi urusan pemerintahan pusat dibebankan kepada APBN, urusan pemerintahan provinsi. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditandai dengan adanya dana desa yang semakin tahun semakin bertambah. Menu Kategori. Selain itu diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 2 pasal yaitu Pasal 81A dan Pasal 81B. kewenangan desa 5. Permasalahan yang ada dengan disahkannya UU No. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada. Salah satu kewenangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kewenangan untuk membuat Peraturan Desa mengenai tata ruang. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. PP No. , hlm 9 4 Ibid. Kemandirian desa ini menjadi tujuan penting dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Naru Kec. Undang-Undang. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya terkait dengan pengelolaan Dana Desa; b. Fatah Fanami, dkk (2018:02), menyatakan. Pendidikan No. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan. 1 Inventarisasi Regulasi BIDANG : Desa INSTITUSI : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, & Transmigrasi REGULASI : Peraturan Pemerintah No. 3. Dalam perjalanannya Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa tak terkecuali perangkat desa selama 7 tahun. DESA : Sukamenak. Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Prayungan Tahun 2022; JALAN SANTAI “PRAYUNGAN BERPESSAN. ANAM, KHOIRUL. NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa 7. Author. JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi DPR mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Kedua hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN. undang baru yang mengatur pemerintahan desa yakni Undang-Undang Nomor 6 . Referensi: Dominikus Rato. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga. PERATURAN KEPALA DESA NOMOR : 6 TAHUN 201 7 TENTANG PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SELING DESA SELING. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ; PP No. id Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk. Undang-Undang ini lahir sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk mengatur dan mengurus Desa. 1 [email protected] 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut PP 43/2014). Kecamatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 6 TAHUN 2014TENTANGDESADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 angka 24 disebutkan: “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. MK menolak permohonan yang diajukan oleh Eliadi Hulu beserta 11 orang lainnya. Sign in. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 17. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang No. Rabu, 13 September 2023 [email protected] nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah salah satu produk hukum yang mengatur tentang pembentukan, pengaturan, dan pembinaan desa sebagai satuan. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), diubah sebagai berikut: 1. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2023: 07 februari 2022 | 1. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran. UU 6 2014 TENTANG DESA. Undang-Undang yang baru ditandatangani 15 Januari 2014 itu menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (pe njelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) 6. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bambang Adhi Pamungkas e-ISSN : 2621-4105 Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019 212 A. Undang-Undang. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). 181 kali: pelaksanaan pemilihan kepala desa pada masa pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Status Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Mencabut : Undang. View/ Open. Aritonang, SH. Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Mengingat : 1. Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 setidaknya ingin menjawab dua problem utama desa selama ini yaitu mengembalikan otonomi asli desa sebagaimana pernah dikesampingkan era orde baru, serta pada saat yang sama mengembangkan otonomi desa untuk membatasi invasi otonomi daerah pasca reformasi. bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa praja (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa: 07 maret 2023 | 1. UU No. PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, yaitu Pasal 81 dan Pasal 100. com2;tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);. PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Nopriawan Mahriadi1; Andi Agustang2; Andi Muhammad Idhan3; Rifdan4 Universitas Negeri Makassar nopriawanm@gmail. Sape Kab. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dar bahan hukum primer dan. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tinjauan adalah hasil telaah pandangan, pendapat setelah. UU 6/2014 tentang Desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik. Undang-undang Desa (Village Law) Number 6 of 2014 has many implications for village development (Antlöv et al. 6 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbag. U. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Menurut Undang-undang. Ringkasan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Kecamatan Sempor Kabupaten. permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa: 21 mei 2022 |. UU No. PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA LIABILITY OF THE HEAD OF THE VILLAGE IN THE VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT ACCORDING TO LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE Edy Supriadi. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya. 594. 315 kali: permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa: 24 juni. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 2. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1. Akreditasi No. Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju. Cit. Dalam UU No. Sesuai dengan amanah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pada tahun 2015 Presiden mengatur Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 253-266 254Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pemberdayaan masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 153 (mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desa. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan . 409. Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: 10. 2. Demikian bunyi UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. adalah bagaimanan memberikan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Kabupaten Muaro Jambi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun. desa telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diterbitkan untuk melaksanakan Ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 43 Tathun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan perlunya menetapkan Permendagri tentang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. undang-undang republik indonesia . 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Created Date: 2/18/2021 6:01:21 PM. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Tentang Website. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. 47 TAHUN. Tesis ini berjudul Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan. Undang. Di poin ketiga, “Membangun Indonesia dari pinggiran denganDasar hukum Permendesa PDTT 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran PendapatanUndang-Undang (UU) Desa Terbaru merupakan pijakan hukum/payung hukum atau landasan yuridis terbaru mengenai desa. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA I Wayan Wisadnya Program Studi, Fakultas Hukum , Universitas Mahendradatta Jl. Terara, Kab. penyelenggaraan pemerintahan desa 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 6. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan. H. Terdapat tiga pokok bahasan dalam revisi UU yang sempat ramai. lola desa secara lokal. 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penjelasan Umum. Bima NTB, (3)3. PARSO | 27 September 2018 | 15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Distorsi kedudukan desa mulai terjadi masa Orde Baru ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di. Desa terdiri dari desa dan desa adat, hal ini sesuai dengan pengertian desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 55 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati rancangan dan Peraturan Desa dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 0. Sembilan fraksi menyatakan setuju agar draf tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. 2 Desa Air Merah Kec. Akan tetapi masalahnya,. Pasal 117 (mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) Pasal 118. Menurut undang-undang ini, desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. UMUM 1. Mengingat : 1. H. Dengan memperkuat pembangunan di desa maka masyarakat akan lebih makmur dan mendorong kota-kota agar tumbuh lebih sehat. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian. Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi penelitian di Desa Sumur Tujuh Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus). ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA TRIYAGAN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN. Kata Kunci: Indonesia, Membangun, Desa,Keseimbangan. com - Naskah revisi Undang-Undang (UU) Desa telah resmi disahkan sebagai rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR RI. Where before the law was issued, village funds were not. UMUM 1. NOMOR. TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perubahan atas Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dijelaskan oleh Sutoro dalam Fatah Fanami, dkk (2018:11-12) bahwa perbedaan yang cukup signifikan dapat juga dilihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 75/2005 dengan konsep Desa dalam UU No. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, angka 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang Ketentuan tentang pendelegasian pengaturan tentang BUM Desa melalui sebuah undang-undang diatur dalam Pasal 90A. Saat ini Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri secara otonom. Ketentuan-ketentuan dalam UU Desa memberikan dua (2) hal besar terkait tata kelola pemerintahan desa yaitu “kewenangan”. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa nanpak membawa angin segar dalam pembangunan kemandirian dan kesejahteraan Desa.